Pamekasan (ANTARA) - Sambungan aliran listrik belum merata ke semua wilayah di Pulau Madura, Jawa Timur, dan hingga kini masih banyak warga, khususnya di perdesaan yang belum menikmati aliran listrik.
"Kondisi ini tidak hanya terjadi di Pamekasan saja, namun di semua wilayah kabupaten di Pulau Madura mulai dari Bangkalan, Sampang, hingga Kabupaten Sumenep," kata Manager Unit Pelayanan (UPJ) dan Jaringan Perusahaan Listrik Negera (PLN) Pamekasan, Grahito, Selasa.
Grahito menuturkan, sambungan aliran listrik kepada warga yang belum teraliri listrik tersebut, bergantung kepada ketersediaan keuangan masing-masing pemerintah daerah.
Sebab di PLN sendiri, kata dia, saat ini sudah merupakan perusahaan murni. Sehingga segala bentuk sambungan aliran listrik kepada warga harus dihitung bisnis.
"Sekarang bergantung kepada daerah masing-masing. Jika sambungan aliran listrik di daerah seperti di Pamekasan ini ingin merata ke semua penduduk yang ada di sini maka Pemkab Pamekasan tentunya harus menyediakan dana untuk itu," ucapnya.
Diakui Grahito, di Pamekasan sendiri hingga saat ini memang masih banyak warga khususnya di perdesaan yang belum teraliri listrik.
"Hampir di semua kecamatan masih ada kampung-kampung pendudukan yang belum teraliri sambungan listrik. Yang banyak di wilayah utara Pamekasan," paparnya.
Bahkan sambung Grahito, di wilayah Kecamatan Kamal, Bangkalan saja yang merupakan daerah yang paling dekat wilayah Surabaya, masih ada sebuah desa yang baru tersambung aliran listrik tahun ini.
"Itu merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan dan dekat dengan Surabaya pula. Saya tahu itu ketika menjabat sebagai Kepala PLN di sana," katanya menuturkan.
Grahito menjelaskan, selain persoalan dana yang juga menjadi kendala sambungan aliran listrik kepada masyarakat yang ingin menikmati aliran listrik karena persoalan daya. Dulu, kata dia, daya listrik untuk wilayah Jawa, Bali dan Madura kurang.
"Namun, saat ini kan sudah teratasi kalau persoalan daya itu, tinggal ketersediaan dana saja dari pemerintah," katanya menjelaskan.
Di Pamekasan, sambungan aliran listrik ke sejumlah warga di perdesaan akibat terjadi penyimpangan. Pemkab di kota ini sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,2 miliar untuk sambungan aliran listrik yang dialokasikan pada tahun anggaran 2005 hingga 2008.
Namun, dalam praktik pelaksanaan program tersebut tidak terealisasi, bahkan sejumlah pejabat dan rekanan pelaksana proyek sambungan listrik dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam program listrik masuk desa (PLMD) tersebut.
Secara terpisah, ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sejahtera Pamekasan Hosnan Ahmadi menyatakan, pemerataan sambungan aliran listrik kepada warga di perdesaan sepertinya menjadi program utama pemerintah.
Sebab fakta yang terjadi selama ini, desa-desa yang rawan terjadi tindak pidana kriminal seperti pencurian hewan ialah desa-desa yang belum teraliri sambungan listrik.
"Kedepan, saya kira pemerintah perlu memperhatikan itu. Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, tapi sampai saat ini masih banyak warga yang belum menikmati kemerdekaan. Suasana desa masih gelap gulita, tanpa listrik," ucap Hosnan Ahmadi.
Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20101019/tid-sambungan-aliran-listrik-belum-merat-f9ffe45.html
Solusi :
1. Pengalokasian dana hendaknya dapat bersifat transparan sehinngga jelas prosesnya.
2. Pengoptimalan fasilitas di daerah pedesaan dapat membuat negara lebih maju sehingga tidak ada perbedan antara fasilitas di kota dan didesa.
"Kondisi ini tidak hanya terjadi di Pamekasan saja, namun di semua wilayah kabupaten di Pulau Madura mulai dari Bangkalan, Sampang, hingga Kabupaten Sumenep," kata Manager Unit Pelayanan (UPJ) dan Jaringan Perusahaan Listrik Negera (PLN) Pamekasan, Grahito, Selasa.
Grahito menuturkan, sambungan aliran listrik kepada warga yang belum teraliri listrik tersebut, bergantung kepada ketersediaan keuangan masing-masing pemerintah daerah.
Sebab di PLN sendiri, kata dia, saat ini sudah merupakan perusahaan murni. Sehingga segala bentuk sambungan aliran listrik kepada warga harus dihitung bisnis.
"Sekarang bergantung kepada daerah masing-masing. Jika sambungan aliran listrik di daerah seperti di Pamekasan ini ingin merata ke semua penduduk yang ada di sini maka Pemkab Pamekasan tentunya harus menyediakan dana untuk itu," ucapnya.
Diakui Grahito, di Pamekasan sendiri hingga saat ini memang masih banyak warga khususnya di perdesaan yang belum teraliri listrik.
"Hampir di semua kecamatan masih ada kampung-kampung pendudukan yang belum teraliri sambungan listrik. Yang banyak di wilayah utara Pamekasan," paparnya.
Bahkan sambung Grahito, di wilayah Kecamatan Kamal, Bangkalan saja yang merupakan daerah yang paling dekat wilayah Surabaya, masih ada sebuah desa yang baru tersambung aliran listrik tahun ini.
"Itu merupakan desa yang terletak di wilayah kecamatan dan dekat dengan Surabaya pula. Saya tahu itu ketika menjabat sebagai Kepala PLN di sana," katanya menuturkan.
Grahito menjelaskan, selain persoalan dana yang juga menjadi kendala sambungan aliran listrik kepada masyarakat yang ingin menikmati aliran listrik karena persoalan daya. Dulu, kata dia, daya listrik untuk wilayah Jawa, Bali dan Madura kurang.
"Namun, saat ini kan sudah teratasi kalau persoalan daya itu, tinggal ketersediaan dana saja dari pemerintah," katanya menjelaskan.
Di Pamekasan, sambungan aliran listrik ke sejumlah warga di perdesaan akibat terjadi penyimpangan. Pemkab di kota ini sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,2 miliar untuk sambungan aliran listrik yang dialokasikan pada tahun anggaran 2005 hingga 2008.
Namun, dalam praktik pelaksanaan program tersebut tidak terealisasi, bahkan sejumlah pejabat dan rekanan pelaksana proyek sambungan listrik dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam program listrik masuk desa (PLMD) tersebut.
Secara terpisah, ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sejahtera Pamekasan Hosnan Ahmadi menyatakan, pemerataan sambungan aliran listrik kepada warga di perdesaan sepertinya menjadi program utama pemerintah.
Sebab fakta yang terjadi selama ini, desa-desa yang rawan terjadi tindak pidana kriminal seperti pencurian hewan ialah desa-desa yang belum teraliri sambungan listrik.
"Kedepan, saya kira pemerintah perlu memperhatikan itu. Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, tapi sampai saat ini masih banyak warga yang belum menikmati kemerdekaan. Suasana desa masih gelap gulita, tanpa listrik," ucap Hosnan Ahmadi.
Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20101019/tid-sambungan-aliran-listrik-belum-merat-f9ffe45.html
Solusi :
1. Pengalokasian dana hendaknya dapat bersifat transparan sehinngga jelas prosesnya.
2. Pengoptimalan fasilitas di daerah pedesaan dapat membuat negara lebih maju sehingga tidak ada perbedan antara fasilitas di kota dan didesa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar